PRIMADATA SOLUSINDO
Accounting, Manajement & Tax Service
Jln. Widelia VIII, Blok AI 13 No. 12 A
Perum Tigaraksa, Margasari, Tigaraksa,
Tangerang – 15720
Telp : 021 5991304, 021 36260795
E-mail : surawandata@gmail.com
===============================================================
Memiliki...
Senin, 02 Juli 2012
Minggu, 12 Februari 2012
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAKKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR: KEP-26/PJ/2012TENTANGPEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIBPAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN...
REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012 ( PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 05/PJ/2012 )
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR : PER - 05/PJ/2012TENTANGREGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji...
Rabu, 18 Januari 2012
PEMETERAIAN KEMUDIAN
Pemeteraian Kemudian adalah salah satu cara pelunasan Bea Meterai, pemeterain kemudian dilakukan atas :
1. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka
pengadilan.
2. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang...
Selasa, 10 Januari 2012
Mengurus Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas Impor Mesin
Impor mesin merupakan salah satu transaksi pembelian yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ), pengusaha kena pajak yang mengimport mesin diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.
Wajib...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/PMK.03/2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001
TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN...
Langganan:
Komentar (Atom)